.

..

Tuesday, September 22, 2009

Arus Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan (Perjalanan panjang Payung Hukum Privatisasi Sektor Ketenagalistrikan)

Sebagaimana yang telah jamak diketahui, PT PLN (PERSERO) adalah sebuh perusahaan penyedia tenaga listrik di Indonesia. Sebagai single player dalam sektor ketenagalistrikan, PLN telah berhasil menyediakan listrik nyaris disetiap teretorial Indonesia, dari sabang sampai merauke, dari perkotaan ke perdesaan sampai daerah terpencil. Peningkatan jangkauan pelayanan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberi servis kepada rakyat.


Saat ini kita (terutama yang diluar pulau jawa) menyaksikan bahwa PT PLN bemasalah dalam hal penyediaan listrik, dan ini nyaris di setiap provinsi. Masalah ini tampak aneh karena terjadi serentak dan pola masalahnya adalah sama. Kondisi ini jujur menjadi pertanyaan besar, apakah ini merupakan sebuah masalah atau sebuah maksud untuk grand design pemerintah meprivatisasi PLN? Atau PT PLN benar-benar berada dalam masalah yang besar sehingga dibutuhkan restrukturisasi/ pembenahan yang radical sampai harus merubah dalam hal kepemilikan dari pemerintah ke swasta.

Jawaban pertanyaan-pertanyaan diatas memang perlu peninjauan yang mendalam. Trend privatisasi dibanyak negara berhubungan dengan perubahan paradigma tentang fungsi pemerintah dalam pengaturan aktivitas perekonomian. Pada tahun 1950-1960, negara memiliki fungsi yang sangat luas. Pada dekade 1980, paradigma tersebut berubah membebaskan mekanisme perekonomian ke pasar. Perubahan paradigma ini dimotori oleh Margareth Thatcher yang waktu itu menjabat sebagai perdana mentri Inggris, dengan melakukan privatisasi besar-besaran di Inggris.

Kebijakan Margaret Teacher ini sekarang menjadi poros dunia. Paradigma yang melandasinya sama dengan paradigma Adam Smith, atau dikenal dengan sebutan Sistem Kapitalisme. Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nations, berpendapat bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik melalui perusahaan yang dimiliki oleh swasta, yaitu melalui sebuah sistem yang membiarkan individu-individu dalam masyarakat untuk mengejar kepentingannya (keuntungan) tanpa regulasi atau hambatan pemerintah. Adam Smith percaya bahwa karena kepentingan pribadi, invisible hand dari kompetisi akan mengarahkan bisnis untuk memproduksi produk-produk terbaik yang dapat dihasilkan seefisien mungkin dan menjual produk tersebut dengan harga semurah mungkin.

Inilah paradigma yang melatarbelakangi kebijakan privatisasi didunia. Di Indonesia, krisis ekonomi 1997 menjadi momentum bagi operator kapitalis global -IMF, World Bank, WTO, etc- untuk membuka kran pasar bebas di Indonesia seluas-luasnya. IMF dan World Bank bahkan sudah menggunakan cara memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi struktural dengan iming-iming paket dana sebesar US$ 46 milyar pada tahun 1997. Reformasi struktural ini mencakup reformasi dalam sistem perbankan, korporasi, pendanaan sektor publik (menghapuskan subsidi, desentralisasi moneter dan politik, sistem perpajakan, dan membuka lebar bagi swasta dalam perekonomian termasuk privatisasi BUMN). Pada May 1999, World Bank memberikan pinjaman dengan jumlah US $ 500 juta untuk mendukung pembuatan master plan dalam memprivatisasi BUMN dan merestrukturisasi  12 BUMN terbesar (Policy Reform Support Program Loan).

Khusus untuk kasus ketenagalistrikan di Indonesia, pada tahun 2001 dengan vulgar ADB (Asia Development Bank) menyatakan bahwa tidak akan mencairkan dana untuk Indonesia government dengan jumlah US$ 650 juta jika UU Ketenagalistrikan belum disahkan oleh DPR (Posisi dan Masa Depan PLN; Zainal Arifin Dalimunthe). Dan akhirnya, tahun 2002, UU Ketenagalistrikan disahkan oleh DPR. Dengan kerja keras banyak elemen di Indonesia (Walhi, serikat pekerja PLN, etc), tahun 2004 UU ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena telah melanggar UUD 1945 Pasal 33. (Konstitusi dan Ekonomi: Catatan atas Kasus UU Ketenagalistrikan; Hendri Kuok). Dengan keputusan itu, UU yang mengatur ketenagalistrikan adalah kembali kepada UU lama sebelum UU 20/2002, yaitu UU Nomer 15 tahun 1985.

Namun, perjuangan 'wakil rakyat' dan pemerintah untuk membuat payung hukum privatisasi PLN rupanya tidak berhenti setelah pembatalan oleh MK tahun 2004. RRU pengganti terus diproses dan akhirnya melalui Sidang Pleno pada 8 September 2009 kemaren, DPR RI memutuskan untuk mengesahkan RUU Ketenagalistrikan 2009 (RUUK) yang diajukan oleh Pemerintah setelah UU Nomer 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 melalui putusan MK Nomer 001-021-022/PUU-UU/2003.

UU Ketenagalistrikan 2009 ini merupakan perbaikan (penyamaran tujuan sebenarnya) dari UU Ketenagalistrikan 2002 terdahulu yang dibatalkan MK, namun secara substansinya masih sama yaitu sebagai landasan hukum untuk menyerahkan sektor ketenagalistrikan ke swasta (privatisasi).

Apakah Privatisasi merupakan langkah yang tepat? Yang jelas, menurut research- research PSIRU Greenwich University UK (1999-2007), privatisasi sektor ketenagalistrikan di dunia tidaklah sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh paradigma kapitalis. Harga listrik tetap tinggi, tidak ada jaminan untuk tidak ada gangguan, bahkan di dataran eropa monopoli listrik berubah dari tangan negara kepada perusahaan multinasional. Bagaimana dengan di Indonesia nanti? Sangat besar peluang asing yang bermain karena investasi di bidang kelistrikan membutuhkan dana yang sangat besar serta teknologi yang tidak sederhana.sumber: putvi.multiply.com


0 comments:

Post a Comment