.

..

Tuesday, April 14, 2009

Pernyataan Sikap Pengurus Pusat GEMA Pembebasan TOLAK JANJI KOSONG PESTA DEMOKRASI!!

Pada tanggal 9 April 2009 nanti Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi. Untuk melangsungkan pesta yang digelar lima tahunan tersebut, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurut Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi, dalam hitungan kasar saja sudah mencapai Rp 10,4 triliun. Rp. 800 Miliar
juga sudah habis digelontorkan oleh para caleg, capres dan parpol untuk mengelabui rakyat dengan iklan politiknya seolah-olah merekalah yang terbaik untuk dipilih (Surabaya Post, Februari 2009).

Bukan saja mahal, sebagaimana pemilu sebelumnya pemilu kali ini juga sarat dengan caleg bermasalah. Bahkan menurut sabili.com (Maret 2009) separuh dari caleg pemilu 2009 ditengarai bermasalah. Ada yang terkait ijazah palsu, uang palsu untuk money politik, korupsi dan kasus kriminal lainnya. Para caleg menghalalkan segala cara! Dikota Padang dukun yang bernama Uni Tan mengaku memiliki klien ratusan caleg dari hampir seluruh partai peserta pemilu yang meminta bantuan jasanya. (Kompas.com, Maret 2009). Selain koruptor dan artis, profesi caleg di pemilu 2009 kini beragam. Mulai dari pengangguran, ibu rumah tangga, pengamen jalanan, tukang becak hingga calo terminal. Kalau begini, siapa yang menjamin kapasitas kepemimpinan mereka? (Okezone.com, Maret 2009). Disamping itu, kasus kecurangan seperti DPT fiktif juga menghiasi wajah pemilu 2009. Sebagai contoh, di daerah Karanganyar, Solo, terdapat 302.000 suara yang sudah tercontreng. Pencopotan Kapolda Jatim juga mengindikasikan adanya upaya terorganisir untuk memanipulasi pemilu (Tangerang Online). Kasus DPT fiktif bahkan masih ditemukan hingga kini.

Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanyalah utopia. Memang betul mereka dipilih oleh rakyat, dan dari rakyat, tetapi apakah mereka memperjuangkan kepentingan rakyat? Buktinya adalah banyaknya UU yang lebih berpihak kepada kelompok bisnis bermodal besar terutama pengusaha asing. UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, semuanya berpihak pada asing dan baru-baru ini di sahkannya UU BHP yang berakibat mahalnya biaya pendidikan. Segelintir orang anggota Dewan mengendalikan hidup ratusan juta rakyat Indonesia, segelintir orang itu sudah menjadi diktator atas mayoritas rakyat dengan memaksakan setiap keputusannya.

Pemilu sebagai proses perubahan juga hanyalah utopia. Buktinya, Pemilu sudah berlangsung berkali-kali, tetapi nasib rakyat tidak pernah berubah. Rakyat tetap sengsara, miskin dan menderita. Inilah pepesan kosong pemilu demokrasi.

Dari pengalaman pemilu yang sudah-sudah semakin mempertegas akan hal ini. Setiap kali pemilu diadakan, rakyat selalu didendangkan janji-janji kosong pesta demokrasi dengan nada dan irama sama. Janji-janji tersebut selalu diulang dari pemilu ke pemilu. Tetapi ibarat kaset rusak, suaranya hanya nyaring waktu kompanye tanpa ada realisasi setelahnya. Ada dan tiadanya pemilu bagi rakyat sama saja, rakyat tetap miskin, menderita, dan sengasara! Karenanya rakyat jangan mau dikibulin lagi! Percaya terhadap janji kosong pemilu sama saja mempertahankan demokrasi, mempertahankan demokrasi sama saja dengan mempertahankan kemiskinan, kesengsaraan dan penderitanaan bagi rakyat Indonesia!

Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas Pengurus Pusat GEMA Pembebasan menyatakan:
1. Hentikan pesta Demokrasi karena pesta Demokrasi tidak akan membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
2. Menyeru pemerintah agar menghentikan penerapan Demokrasi karena sesungguhnya Demokrasi adalah pelindung atas semua keburukan yang terjadi.
3. Menyeru Seluruh komponen aparat keamanan --TNI/ Polri-- untuk menghentikan dukungannya terhadap demokrasi dan segera beralih menjadi pelindung Syari’ah dan Khilafah dengan membai’at seorang Khalifah.

Jakarta, 5 April 2009
Sekjen PP GEMA Pembebasan

Erwin Permana
Email/ HP: win_buyung@yahoo.com/ 0813 1112 9898

0 comments:

Post a Comment