.

..

Friday, May 30, 2008

NEGARA ANAK KOST

‘Negara Anak Kos’ Luthfi Afandi (Pengamat Anak Kos) Anak kos memang tidak selalu identik dengan kondisi prihatin, tergantung berapa besar jatah dari ortu. Jika besar, memang mujur. Tapi jika pas-pasan, selamat menikmati keprihatinan. Jika jatah dari ortu tidak cukup hingga akhir bulan, ada kebiasaan yang sering dilakukan anak kos. Pertama, pinjam uang ke teman kuliah yang kondisi keuangannya lebih beruntung. Bulan berikutnya kembali berhutang, hanya berpindah ke teman yang lain, begitu seterusnya. Langkah kedua, jika semua teman sudah jadi ‘korban’ pinjaman, mulailah asset dijual. Mula-mula gitar, terus rice cooker, lemari pakaian, hingga komputer. Kalau sudah nikah, cincin kawin jadi sasaran. Langkah ketiga, biasanya mulai mengurangi atau menghapus pos pengeluaran penting, seperti bayar SPP, praktikum, buku, dll.

Manajemen anak kos pasti beda dengan manajemen negara. Selain lebih kompleks juga punya konsekuensi besar, karena berhubungan dengan perut jutaan orang, bukan sekadar perut sendiri. Tapi jika manajemen anak kos diadopsi untuk mengurus negara, maka selamat menanti kebangkrutan.

Negara dengan style anak kos, jika merasa tidak mampu (baca: malas) mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga berdampak defisitnya anggaran, maka sibuklah sang presiden mencari bantuan (baca: pinjaman) luar negeri yang harus dikembalikan setiap tahun plus dengan bunga. Dalam APBN 2008 saja kewajiban pemerintah untuk bayar hutang plus bunga mencapai Rp 91,365
trilyun. Jika hutang sudah segunung, maka jual asset menjadi ‘solusi’ berikutnya. Tahun 2008 saja sedang antri sekitar 37 BUMN yang siap dilego ke pasaran, termasuk dijual ke pihak asing tentunya.

Kalau alternatif menjual BUMN pun sudah maksimal, maka tinggal mengurangi hak rakyat. Rakyat sebagai pemilik sumber daya alam dipaksa untuk membeli miliknya sendiri, maka subsidi BBM pun perlahan tapi pasti akan dicabut total, alias harganya dinaikkan. Alasannya, jika BBM dijual ke rakyat dengan subsidi, tentu tidak menguntungkan dan pasti menambah beban. Tapi kalau dijual ke orang lain (baca: asing) tentu lebih menguntungkan. Logika ini persis seperti anak tukang bakso yang minta 1 porsi ke Sang Ayah. Lalu Ayahnya bilang, “Nak, bakso ini dibuat untuk dijual, bukan untuk kita makan. Kalau kamu mau makan bakso ini silahkan, tapi harus bayar seperti orang lain. Daripada kamu makan, lebih baik Ayah jual saja”.

Walhasil, jika mengelola negara sesederhana manajemen anak kos, maka tentu kabinet ekonomi tidak perlu kuliah jauh-jauh mengejar gelar PhD di Barkeley misalnya, serahkan saja ke mahasiswa tingkat I, cukup digaji untuk bayar biaya kos plus makan di warteg tiga kali sehari, selesai masalah!

0 comments:

Post a Comment