.

..

Friday, February 8, 2008

Khilafah Bentuk Negara Islam, Adalah Satu-Satunya Solusi Dunia & Akhirat

Pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan sebuah bangsa dan negara kedepan. Dalam pendidikan formil, diajarkan pendidikan umum yang biasanya tergantung pada arah pandang negara. Jika suatu negara menganggap suatu ide adalah (rusak) fasad, maka kurikulum yang dibentuk adalah kurikulum yang menyatakan dan menjelaskan kefasadan ide tesebut. ..

Jika kita membicarakan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan tampak bahwa sistem yang berlaku di negara ini sekulerisme. Sekulerisme adalah pemisahan kehidupan dengan agama, yang mana agama dianggap hanyalah sebagai urusan pribadi dan tidak boleh dibawa kerancah pengaturan pemerintah. Oleh karena itu ada pemisahan yang namanya sekolah umum dan sekolah agama. Dan dalam konteks sekolah umum,maka minim sekali kita akan jumpai kaitan kehidupan ini dengan Islam. Bahkan disekolah agamapun maka akan kita temui adanya kerancuan.

Pada rubrik suluh nagari Pdang Ekspres tanggal 7 Oktober lalu dengan judul Khilafah Bukan Satu-Satunya Solusi, adalah contoh bagaimana pendidikan sejarah islam yang didapat oleh orang yang berkecimpung dalam pendidikan agama. Pada tulisan tersebut, Prof Dr. Nanat Fatah Nasir selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, membahas permasalahan khilafah hanya dari satu masa jabatan Khalifah, yaitu masa pemerintahan Khalifah Mu’awiyah yang hanya berusia kurang dari 19 tahun. Padahal masa Kekhilafahan Islam berlangsung lebih dari 13 abad, yaitu semenjak Rasulullah Saw. wafat hingga 3 Maret 1924.

Beberapa tahun lalu seorang kyai yang pernah diangkat dan diturunkan dari jabatan presiden di republik ini pernah mengatakan bahwa kepemimpinan Rasulullah saw. bukanlah wujud dari suatu negara. Kepemimpinan beliau sw. di Madinah itu cuma sekedar ketua RT atau paling banter ketua RW, tegas kyai yang cuma sekitar setahun menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Kedua tokoh diatas merupakan produk dari latar belakang pendidikan agama. Ungkapan mereka berdua terkesan jauh dan memisahkan urusan agama dari kehidupan. Sebab, bagaimana mungkin kepemimpinan Rasulullah saw. dikatakan sekedar tingkat RT/RW, sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa ketika tentara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw. menaklukkan kota Mekkah, jumlahnya sekitar 10.000 orang (lihat Azyumardi Azra, Suplemen Ensiklopedi Islam hal 106). Tentara Madinah ke Tabuk dalam rangka memerangi tentara imperium Rumawi yang ada di sana berjumlah sekitar 30.000 orang (lihat Ibnu Katsir, Al Bidayah wan Nihayah Juz 3 hal 593). Tentu tidak ada RT/RW yang memiliki tentara sebanyak itu. Sejarah pun menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengangkat wali atau gubernur di Yaman, wali Madinah, wali Makkah, wali Bahrain. Rasulullah saw. mengangkat sejumlah hakim/qodli di sejumlah kota atau daerah untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di masyarakat, mengrim surat-surat politik kepada sejumlah kepala negara besar maupun kecil untuk masuk Islam dan bergabung di bawah naungan daulah islamiyah. Artinya, fakta sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan Rasulullah saw. itu adalah kepemimpinan level negara. Sekedar sebagai perbandingan, negara Madinah pada saat Rasulullah saw. wafat telah meliputi seluruh wilayah jazirah Arab yang kini meliputi kurang lebih 7 negara (Arab Saudi, Yaman Utara/Selatan, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain). Ini 4 kali luasan gabungan negara Perancis dan Jerman.

Bagaimana mungkin aturan tentang konsep negara Islam, yaitu Khilafah tidak mampu untuk menjadi solusi untuk kehidupan dunia. Bagaimana mungkin sebuah konsep dari Sang Pencipta dapat memberikan impact yang sama dengan konsep yang menafikkan aturannya?

Keberadaan Negara, Sebuah Keniscyaan

Miriyam Budiharjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menyimpulkan definisi umum negara -dari sejumlah rumusan para sarjana Barat, adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundanganya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Selanjutnya Budiarjo menerangkan adanya sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara, yaitu: (1) sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasaan fisik secara legal dengan menggunakan tentara dan polisi agar peraturan perundangan ditaati dan mencegah timbulnya anarkisme. (2) Sifat monopoli, dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan. (3) Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Budiarjo juga menjelaskan bahwa negara itu mempunyai 4 unsur, yaitu: (1) mempunyai wilayah, tempat hidup warga negara dimana kekuasaan berlaku dengan batas wilayah tertentu yang besar kecilnya bersifat relatif. (2) penduduk, orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dimana kekuasaan negara menjangkau mereka, jumlahnya bersifat relatif. (3) pemerintah, organisasi negara yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. (4) kedaulatan, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.

Dan fungsi minimum suatu negara, apapun ideologinya, menurut Budiarjo adalah melaksanakan penertiban (law an order); mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; pertahanan dengan kepemilikkan alat-alat pertahanan; dan menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan pengadilan.

Dengan memahami definisi, sifat-sifat, unsur-unsur, dan fungsi-fungsi negara di atas dapat kita sadari betapa keberadaan suatu negara bagi masyarakat baik modern maupun primitive adalah suatu keniscayaan. Maka tidak heran kita melihat bahwa sepanjang sejarah kemanusiaan ada negara dengan bentuk dan system pemerintahan yang bermacam-macam sesuai dengan dengan pemahaman ideologi yang dianut masyarakatnya. Ada negara kota Yunani, ada negara Kekaisaran Romawi, ada negara Kisra Persia, ada negara Firaun, ada negara kerajaan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ada negara Raja Najasyi, ada negara Islam yang ditegakkan Nabi Muhammad saw. yang dilanjutkan oleh para sahabat beliau saw. yang menggantikannya yang disebut negara khilafah ala minhajin nubuwwah dengan luas kekuasaan mencapai nusantara. Ada negara monarki Inggris, Belanda, ada kekaisaran Jerman, Perancis, Austria, dan Rusia, Kekaisaran Cina dan Jepang, ada negara republik Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat, dan lain-lain. Di negeri kita ini ada Kutai, Mataram Hindu, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Pajajaran, Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, Goa, Ternate, Tidore, Aceh, pernah menjadi propinsi koloni Belanda, Perancis (di masa Daendles), Inggris (di masa Raffles) , dan Jepang, serta menjadi republik Indonesia. Masyarakat manapun pasti memerlukan negara.

Oleh karena itu, bagi masyarakat muslim kapan dan dimanapun, kecuali segelintir orang yang telah kehilangan akar Islamnya melalui pendidikan Barat, negara Islam (khilafah) itu adalah suatu keharusan (lihat Ismail Ral Faruqi dan Louis Lamya Al Faruqi, Atlas Budaya Islam hal 191-192).

Persoalan yang lebih esensial bagi kita adalah pembahasan mengenai hakikat dari suatu negara itu sendiri sehingga kita bisa memahami bagaimana suatu negara itu ditegakkan oleh masyarakatnya dan bagaimana suatu negara itu bisa roboh atau dirobohkan. Syaikh Taqiyddin An Nabhani dalam kitab Muqaddimah Dustur (hal 5-11) menulis bahwa munculnya suatu negara baru itu lantaran munculnya pemikiran-pemikiran baru yang menjadi landasan berdirinya negara baru tersebut dan terjadinya pergantian kekuasaan di dalamnya lantaran pergantian pemikiran. Ini bisa terjadi karena pemikiran baru yang telah mewujud menjadi pemahaman (mafahim) --setelah difahami kebenaran makna yang dikandungnya--itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia dan menjadikan tingkah lakunya itu berjalan sesuai dengan mafahim yang dianutnya itu. Mafahim baru itu pun menjadikan pandangannya tentang hidup pun berubah, dan pandangannya tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang selalu dicarinya pun berubah. Sementara itu kekuasaan itu pada hakikatnya adalah pemiliharaan atas kemaslahatan-kemaslahatan dan kontrol atas jalannya pemiliharaan tersebut. Oleh karena itu , pandangan hidup merupakan asas tegaknya negara dan asas adanya kekuasaan. Karena pandangan hidup itu sendiri dibentuk oleh pemikiran tertentu tentang hidup maka pemikiran tertentu itulah pada hakikatnya yang menjadi asas daulah dan dia pulalah sebenarnya asas kekuasaan. Karena pemikiran tertentu itu mewakili kumpulan pemahaman (mafahim), tolok ukur (maqayis), dan keyakinan (qona'ah) yang diadopsi oleh masyarakat maka pemahaman, tolok ukur, dan keyakinan itulah yang dapat dianggap sebagai asas berdirinya negara dan kekuasaan hanyalah memelihara urusan masyarakat dan mengontrol agar pengaturan pemenuhan kemaslahatan manusia itu sesuai dengan kumpulan pemahaman, tolok ukur, dan keyakinan tersebut. Dari sinilah negara dapat didefinisikan sebagai badan eksekutif yang melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kumpulan pemahaman, tolok ukur, dan keyakinan yang telah diterima oleh masyarakat.

Kumpulan pemahaman,tolok ukur, dan keyakinan itu ada yang dibangun dari pemikiran yang paling mendasar (fikr asasi) dan ada juga yang dibangun dari pemikiran yang bukan pemikiran paling mendasar. Jika kumpulan pemahaman, tolok ukur, dan keyakinan yang menjadi asas tegaknya negara itu dibangun dari pemikiran yang paling mendasar (fikr asasi), maka negara yang ditegakkan akan kokoh bangunannya, kuat pilarnya, dan stabil strukturnya. Sebab,negara tersebut disandarkan di atas pemikiran yang paling mendasar, yang tidak ada yang lebih dasar lagi, yaitu aqidah aqliyah. Dengan demikian negara yang kuat adalah yang ditegakkan di atas landasan aqidah aqliyah. Namun apabila suatu negara tidak ditegakkan di atas aqidah aqliyah, negara tersebut akan mudah dirobohkan dan dihancurkan lembaganya serta mudah didongkel kekuasaannya. Jadi negara yang kuat adalah negara yang dibangun di atas dasar aqidah aqliyah yang menghasilkan pemahaman, tolok ukur, dan keyakinan yang kuat pula. Sebagai contoh, adalah negara Islam yang dibangun di masa Rasulullah saw. (abad ke 7 Masehi) yang telah terbukti mampu eksis selama 13 abad. Negara itu baru runtuh pada tahun 1924 (abad 20 Masehi) setelah kaum muslimin mengalami kemunduruan pemikiran terhadap kumpulan pemahaman (mafahim), tolok ukur halal haram, dan keyakinan-keyakinan (qona'ah) Islam.

Pilihan bagi kaum muslimin yang tinggal di berbagai negara dengan basis nasionalisme (nation state) dengan berbagai system dan bentuk negaranya: tetap mengadopsi system negara bangsa (nation state) yang sangat lemah ataukah berusaha kembali bersatu dalam satu payung negara khilafah yang bersifat supranasional dan berbasis aqidah aqliyah Islamiyah? Tentu bagi yang mau berpikir jernih tidak ada pilihan kecuali memilih pilihan kedua. Dan secara syar'i, setiap muslim terikat untuk pernah berbaiat dalam pemilihan khalifah sebagaimana yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad saw. (lihat Ismail R Al Faruqi dan Louis Lamya Al Faruqi, Atlas Budaya Islam, hal 192). Artinya, setiap muslim punya kewajiban moral dan agama untuk senantiasa hidup di dalam naungan negara khilafah. Diriwayatkan bahwa oleh Nafi' bahwa Umar bin Khaththab r.a. berkata bahwa dia mendengan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiyamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati jahiliyah".

Hadits tersebut tidak menunjukkan hukum bahwa setiap muslim harus melakukan prosesi memberikan baiat kepada khalifah (bai'at In'iqad), tapi dalam diri seorang muslim harus ada selalu ada bai'at (baiat tho'ah) kepada seorang khalifah (lihat An Nabhani, Al Khilafah, terj. Hal 3). Artinya, setiap saat dalam kehidupan seorang muslim, semestinya ia menjadi warga negara Khilafah Islamiyah.

Negara bagian Dari Syariat Islam

Kalau kita lihat buku fiqih yang sederhana semacam Fiqih Islam karya Sulaiman Rasyid (ditulis tahun 1938 dan diterbitkan pertama kali tahun 1954) kita akan menjumpai di bagian akhir buku adanya bab Al Khilafah setelah pembahasan bab Toharoh, bab Sholat, bab Jenazah, bab Zakat, bab Puasa, bab Haji dan Umrah, bab Muamalat, bab pembagian Harta Pusaka (Faraidl), bab Nikah, bab sanksi hukum pidana (Jinayat dan Hudud), bab Peperangan (jihad), bab Makanan dan Sembelihan, dan bab Pengadilan. Sekalipun di sana sini banyak kekuarangan dalam pembahasan tentang khilafah pada buku tersebut, namun maksud pencantuman bab al khilafah tersebut di bagian akhir buku tersebut, sebagaimana dikatakan sendiri oleh penulisnya adalah untuk sekadar menggambarkan bahwa seluruh hukum Islam yang ada pada bab-bab sebelumnya itu akan berjalan lancar dan baik dalam masyarakat andaikata negara itu berdasar kepada hukum-hukum Islam.

Masalah khilafah sebagai suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan Rasulullah saw. dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar As Shiddiq r.a., Umar bin Khaththab r.a., Utsman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalib r.a.), kata Rasyid (hal 494), tak pernah lepas dari beberapa hukum, terutama mengenai penyusunan negara, kepala negara, pemilihan khalifah, hak memilih dan dipilih, dan sebagainya.

Kalau kita lihat kitab Fiqh yang lebih besar seperti Al Umm karya Imam As Syafii r.a. (hidup di masa Khalifah Harun Ar Rasyid dan AL Makmun dari khilafah dinasti Abbasiyyiah, wafat pada tahun 204H/820M, lihat Azyumardi Azra dkk, Ensiklopedi islam Jilid 4 hal 326), sekalipun tidak membahas secara khusus bab Khilafah/Imamah, namun uraian rinci tentang berbagai fiqh muamalat, jinayat, jihad, penaklukan dan perdamaian, jizyah, penanganan kafir dzimmi (disamping uraian berbagai bidang syariat Islam) tak bias melepaskan penyebutan Imam (khalifah) sebagai subyek pelaksanaan hukum syariat Islam (lihat Imam As Syafii, Al-Umm, Kitab Induk, terj. Jilid 6 hal 190, 266, 269, 317, 324, ). Imam As Suyuthi malah secara khusus menulis tentang tarikh para khalifah dari masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar Shiddiq r.a., Umar bin Al Khaththab r.a., Utsman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalid r.a.), para khalifah di masa dinasti Umayyah (Muawiyah bin Abi sufyan r.a. s/d Marwan bin Muhammad), dan para khalifah di masa dinasti Abbassiyyah ( Abul Abbas As Saffah s/d Al Mutawakkil Alallah) yaitu bentangan kekuasaan negara khilafah dari diangkatnya khalifah pertama segera setelah wafatnya Rasulullah saw. pada tahun 10H/634M sampai dengan 903H dalam kitabnya yang terkenal Tarikhul Khulafa. Mouaffaq Bany Al Marjeh dalam kitabnya Shofwatu Rajulil Maridl/The Awakening of the Sickman (hal 467-469) melengkapinya dengan daftar para khalifah dinasti Utsmaniyah (dari Sultan Salim I yang berkuasa sejak tahun 1512M s/d Sultan Abdul Majid Khan II yang diusir Musthafa Kamal pada tanggal 2 Maret 1924 ).

Dengan demikian jelaslah bahwa sepanjang sejarah peradaban umat Islam , mereka tidak lepas dari satu kesatuan umat dan negara yakni umat islam dan negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Umat ini mendapatkan pukulan dan goncangan besar dengan dikalahkan negaranya pada Perang Dunia I oleh pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Umat yang kini terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara itu masih memiliki dokumen sejarah dan dokumen hukum (berupa Al Quran, As Sunnah, dan Kitab-kitab Fiqih) yang masih utuh yang menjadi bekal untuk menyusun doktrin peradabannya kembali. Oleh karena itu, di era kebangkitan umat ini wajarlah kalau umat Islam memiliki potensi untuk mengembalikan syariatnya dan negaranya.

Taqiyuddin An Nabhani dalam kitabnya Nizhomul Hukmi fil Islam (disempurnakan oleh Abdul Qodim Zallum) menguraikan secara jelas tentang hukum-hukum syariat islam dalam politik ketatanegaraan. Menurut An Nabhani (terj.hal 9) negara islam adalah seorang khalifah yang menerapkan hukum syara’. Negara islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satnya metode yang dijadikan Islam untuk menerapkan system dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya negara, eksistensi islam sebagai sebuah mabda (ideologi) serta system kehidupan akan pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata.



Khilafah Solusi Dunia dan Akhirat

Khilafah secara konsep yang menyeluruh belumlah menghiasi kurikulum di Nusantara ini. Bahkan solusi Islam terhadap masalah jarang kita jumpai. Hal tersebut adalah wajar karena ideologi yang berkuasa saat ini adalah ideologi kapitalis yang memisahkan agama dalam pengaturan dunia. Setiap ideologi yang berkuasa akan melindungi dirinya sendiri melalui pendidikan, ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya.

Jadi wajar ada orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama memiliki pandangan yang sekuler dan beranggapan bahwa agama adalah urusan masing-masing individu. Tapi patut menjadi pertanyaan bagi orang yang memiliki pemahaman sekuler memikirkan, apakah mampu individu melaksanakan Islam secara totalitas? Apakah dapat seorang individu untuk, sebagai contoh simple, melakukan sholat berjama’ah? Apakah Islam dapat sempurna penerapannya tanpa ada wadah yang dalam Islam dikenal dengan sistem Khilafah?

Dengan adanya Khilafah, individu muslim dapat menjalankan secara sempurna ketaatannya kepada Allah. Dengan kata lain, akan menjadikan manusia menjadi bertaqwa, terjaga segala tindak-tanduknya kecuali bagi orang-orang yang fasik dan munafik. Khilafah adalah solusi dunia dan akhirat, resep yang Allah berikan berupa penjaga penerapan aturanNya.

Sebuah resep akan berfungsi jika pasien memakannya keseluruhan. Apalagi resep dari yang paling jitu dari Allah yang akan berfungsi jika diterapkan keseluruhannya, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan dirinya, serta manusia dengan manusia lain.


'The search of knowledge is an obligation laid on every Muslim. (Ibn Majah, Baihaqi).'

0 comments:

Post a Comment