.

..

Sunday, December 30, 2007

Refleksi Akhir Tahun 2007 :

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh: Litbang Gema Pembebasan: Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2007 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang berpijak pada paradima kapitalisme terus berjalan. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan dan sederet persoalan ekonomi lainnya semakin mendera negara yang .... berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan hal tersebut.
a. Inflasi
Inflasi di tahun ini hingga bulan November sebesar 5,43 persen.Sementara menurut Bank Dunia inflasi mencapai 6,9 persen pada bulan Oktober 2007 Kenaikan yang paling tinggi selain sektor pendidikan 8,7 juga disumbangkan oleh sektor makanan sebesar 8,56 persen yang merupakan 25 persen dari Consemer Price Indeks (CPI). Sementara pengeluaran terbesar masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah adalah makanan. Dengan demikian yang paling merasakan dampak dari inflasi ini adalah penduduk menengah ke bawah. Salah satu yang mendorong tingginya tingkat inflasi (cost puss inflation) adalah kebijakan Pemerintah melalui Pertamina untuk mencabut susbsidi BBM untuk Industri. Harga BBM industri, yang berlaku mulai 15 November 2007, rata-rata naik 10 persen dibandingkan dengan harga yang ditetapkan 1 November 2007.
b. Pengangguran
Penggangguran yang merupakan jumlah angkatan kerja yang tidak mendapakatkan pekerjaan dengan pendapatan minimum atau yang sedang menunggu pekerjaan, mendirikan usaha baru atau mereka yang tidak memiliki harapan untuk bekerja, juga tidak mengalami penurunan signifikan. Pada bulan Agustus 2006 angkanya mencapai 10,28 dan pada bulan Februari mencapai 9,75 persen dari 97,6 juta angkatan kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yakni sekitar 84,4 persen dan menguasai unit usaha sekitar 99 persen. Sebaliknya, industri besar dan menengah hanya menyerap 15,5 persen tenaga kerja (Kompas, 19/12/07)
c. Kemiskinan
Angka kemiskinan pada tahun 2007 menurut Bank dunia berada pada angka 37,2 juta jiwa. Meski demikian angka kemiskian ini masih sangat rentan sebab patokan yang dijadikan ukuran kemiskinan adalah US$1.50. jika misalnya patokannya dinaikkan menjadi US$1.80 (sekitar 18 ribu perhari) perkapita per hari maka jumlah orang miskin meningkat dari 17 persen menjadi 29 persen atau sebanyak 64,7 juta (223 juta x 29%).
Sementara pada tahun yang sama Persentase kekayaan justru semakin menumpuk di kalangan masyarakat kaya sementara yang miskin makin sengsara. Berdasarkan survei Merril Lynch dan Capgemini yang bertajuk Asia - Pacific Wealth 2007 yang dirilis di Hong Kong Selasa kemarin menyebutkan jumlah orang makmur (high net worth individual/HNWI) Indonesia pada 2006 mencapai 20.000 orang, atau naik 16,2 persen di banding 2005 atau menempati urutan ketiga di dalam daftar setelah Singapura (21,2%) dan India (20,5%). Merrill Lynch dan Capgemini sendiri mendefinisikan HNWI sebagai seseorang dengan kekayaan lebih dari US$ 1 juta (sekitar Rp 9,2 miliar) dalam bentuk aset finansial, seperti uang tunai, ekuitas, dan surat berharga (korantempo, 18/10/07).
Sementara daftar 40 orang terkaya di Indonesia tahun 2007 versi majalah Forbes Asia menyebutkan selama 2007 ini, kekayaan konglomerat Indonesia naik 18 miliar dollar AS menjadi sekitar 40 miliar dollar AS. Aburizal Bakrie yang juga menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat menjadi orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 5,4 miliar dollar AS, meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2006 sebesar 1,2 miliar dollar AS. Sementara Jusuf Kalla berada diurutan 30 dengan kekayaan mencapai 230 juta dollar AS (Kompas, 13/12/07). Ketimpangan ini memperkuat tesis kesenjangan pendapatan ekonomi di negara yang menjadikan Kapitalisme sebagai pilar.
d. Pertumbuhan
Kebijakan pemerintah yang fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan distribusi juga nampak pada kebijakan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6 persen juga diklaim cukup stabil. Sementara pada tahun 2008 nanti diperkirakan mencapai 6,3 persen. Namun demikian penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan tersebut kondisinya semakin memburuk. Menurut Rizal Ramli daya serap tenaga kerja untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi, merosot dari 500 ribu tenaga kerja menjadi hanya sekitar 240 ribu tenaga kerja. Wajar jika jumlah pengangguran terbuka mengalami lonjakan dari 9.1 juta orang pada tahun 2002 menjadi 10.5 juta orang pada Februari 2007.
Pertumbuhan tersebut menurut Bank Dunia (November 2007) disumbangkan oleh peningkatan investasi dan ekspor. Peningkatan ekspor sendiri lebih diakibatkan oleh booming harga komoditas dunia seperti komoditas pertanian, pertambangan dan mineral. Meski demikian pertumbuhan dari sektor industri mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya gejala deindustrialisasi dimana investasi dan penggunaan kapasitas terpasang mengalami penurunan disamping meningkatnya relokasi industri ke negara lain. Salah satu industri yang mengalami penurunan drastis adalah industri alas kaki. Penurunan ini tidak dapat dilpaskan dari peningkatan impor khususnya dari Cina.
e. Utang
Menurut Bank Dunia komposisi utang Indonesia mengalami pergeseran dimana bebrapa tahun sebelumnya utang Indonesia didnminasi oleh utang laur negeri. Berdaswarkan data Desember 2006, total utang pemerintah pusat sebesar US$144 miliar yang terdiri dari utang domestik sebesar US$76.8 miliar (53 persen) dan utang luar negeri US$67.7 billion (47 persen). Total alokasi anggaran untuk pembayaran utang mencapai 23 persen dari anggaran belanja tahun 2007 (Nota Keuangan dan RAPBN 2008)
Sementara besaran pembiayaan bruto anggaran ditetapkan sebesar Rp130,3 triliun yang berasal dari pembiayaan utang dan non-utang. Pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp112,5 triliun (3,2 persen terhadap PDB) yang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp72,2 triliun (2,0 persen terhadap PDB) dan pengadaan pinjaman luar negeri sebesar Rp40,3 triliun. Pembayaran bunga utang luar negeri tahun ini sebesar 54,83 triliun. Sementara total pembayaran bunga utang sebesar Rp91,5 triliun . Dengan demikian nilai pembayaran utang lebih besar dibandingkan jumlah penerimaan utang baru.
f. Financial Market
Kondisi sektor sektor finansial Indonesia hingga tahun 2007 bertolak belakang dengan kondisi sektor riil. Pada tahun 2004 misalnya Indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), telah meningkat tajam, dari level 700 pada tahun 2004, 1600 pada tahun 2006 dan menjadi 2.380 pada 23 Juli 2007. Demikian pula cadangan devisa meningkat drastis dari US$ 35 miliar pada tahun 2006 menjadi US$ 51 miliar pada Juli 2007, yang membantu stabilitas nilai tukar rupiah.
Kenaikan IHSG ini tidak lepas dari peningkatan investasi di sektor keuangan Asia termasuk Indonesia. Sampai akhir Juni 2007, jumlah dana asing yang ada di instrumen finansial Indonesia mencapai sekitar Rp 797 triliun, dan sekitar Rp 797 triliun (84 persen) di antaranya ditempatkan di instrumen saham di Bursa Efek Jakarta.
Meski aliran dana tersebut menggelembungkan nilai aset finansial dan meningkatkan aliran neraca pembayaran yang berdampak pada penguatan nilai tukar, namun kondisi tersebut akan sangat berbahaya bagi sektor finansial Indonesia. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia membuat goncangan yang kecil (shock) saja baik karena faktor domestik maupun eksternal dapat berakibat pada terjadinya arus balik hot money. Gelembung finansial (bubble economic) tersebut dapat terkoreksi dengan tajam yang dapat mengarah kepada krisis ekonomi Jilid II. Apalagi menurut Rizal Ramli, saat ini sekitar 65-70 persen transaksi saham di BEJ dikuasai oleh investor asing. Praktis naik turunnya harga saham berada di bawah kendali investor asing yang tidak lain merupakan hedge funds besar di tingkat global (Rizal Ramli, Ten Years of Economic Crisis).
Sayangnya, hebatnya angka-angka di sektor finansial tersebut nyaris tidak memberikan pengaruh pada sektor riil. Angka kemiskinan dan pengangguran tidak banyak mengalami perubahan. Parahnya lagi di saat Pemerintah mendorong masuknya investasi asing untu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dana menganggur (iddle money) yang diparkir di SBI terus membengkak. Hingga Maret 2007 jumlahnya mencapai Rp 235 triliun, jauh meningkat dibandingkan awal 2007 yang sebesar Rp 207 triliun. Salah satu penyebabnya adalah karena tingkat bunga yang ditawarkan relatif tinggi dan lebih aman karena sepenuhnya ditanggung oleh BI, berbeda dengan investasi di sektor riil yang penuh dengan ketidakpastian. Konsekuensinya beban bunga yang ditanggung negara menjadi lebih besar. Inilah salah satu konsekuensi yang harus diterima dari instrumen moneter ribawi.
g. Privatisasi
Program privatisasi juga masih menjadi salah satu sumber pendapatan APBN 2007. Pada tahun ini realisasi privatisasi sebanyak 3 perusahaan dari target 14 BUMN. Sementara pada tahun 2008 Pemerintah merencanakan target privatisasi 28 perusahaan BUMN. Hingga tahun ini sekitar 10 persen BUMN telah diprivatisasi dari total 140 perusahaan. Nilai aset keseluruhan BUMN tersebut menurut data Kementerian Negara BUMN tahun 2006 sebesar Rp 1.361,8 triliun, di mana Rp 452,5 triliun merupakan ekuitas, sedangkan Rp 909,3 triliun dari aset BUMN berasal dari utang (Kompas 10/12/07).
Privatisasi BUMN memang memberi kontribusi terhadap pertumbuhan kapitalisasi pasar modal Indonesia yang hingga Oktober mencapai Rp 634,30 triliun (34 %) namun dalam jangka panjang dominasi pemerintah terhadap sektor-sektor vital semakin menurun dan pada saat yang sama akan memperkuat posisi perusahaan-perusahaan swasta khususnya pihak asing.
Sturuktur penguasaan modal asing juga diperkuat oleh UU Penanaman Modal (PM) yang tahun ini disahkan oleh DPR yang kemudian disusul dengan pembuatan Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerintah. UU ini telah memberikan ruang yang sangat luas kepada investor asing untuk melakukan ekspansi dan eksploitasi terhadap perekonomian Indonesia atau mengutip ungkapa Revrison UU tersebut membuktikan semakin menguatnya pelembagaan neokolonialisme di Indonesia.
Diantara klausul UU tersebut yang dianggap paling berbahaya adalah: Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat 1) dan bidang invesatasi yang tertutup bagi pihak swasta amat terbatas yakni pada (a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Selain itu dianggap terbuka (Sementara penetapan bidang usaha dikatagorikan terbuka didasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah (pasal 12 ayat 3).
Liberalisasi investasi di negeri ini bahkan lebih ganas dari negara-negara barat sekalipun. Di AS, kongres mendukung penuh agar penjualan Unocal, perusahaan minyak terbesar ke-9 di dunia tidak jatuh kepada perusahaan minyak Cina, China National Offshore Oil Corp (CNOOC) namun kepada Chevron. Tujuannya adalah untuk menjaga national security AS dan secara khusus keamanan energi AS (www.washingtonpost.com). Demikian pula Dubai Ports World perusahaan asal Uni Emirat Arab terpaksa melepas kepemilikan sahamnya pada 6 pelabuhan utama di AS demi memperkuat kemananan nasional AS (www.usatoday.com).
Masa depan perekonomian Indonesia tidak akan banyak berubah selama paradigma kapitalisme yang menjadi tumpuan kebijakan pemerintah masih terus dijadikan sebagai pedoman. Walhasil, Penerapan syariah Islam secara total di samping menjadi kewajiban kini semakin mendesak untuk diwujudkan. (Litbang GP)

0 comments:

Post a Comment