.

..

Tuesday, December 11, 2007

Konferensi Annapolis untuk Solusi Palestina

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 – 27 November 2007, telah diselenggarakan konferensi internasional mengenai proses perdamaian Timur Tengah di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat (AS). Konferensi yang secara langsung dipimpin oleh Presiden AS George.... W. Bush tersebut secara khusus juga mengagendakan proses perdamaian Israel-Palestina yang mencakup enam masalah pokok di antaranya, Negara Kedaulatan Palestina, status final Kota Jerusalem sebagai ibukota Palestina, perbatasan, pengungsi Palestina, permukiman Yahudi, keamanan, dan pembagian sumber air (www.republika.co.id, 22/11/07)
Konferensi ini telah dihadiri oleh lebih dari 40 negara dan organisasi, termasuk Saudi Arabia, Syria, dan Indonesia walaupun negara-negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Konferensi ini pula yang telah menandai untuk pertama kalinya, pemimpin Palestina dan Israel bertemu di meja perundingan setelah tujuh tahun. Terakhir, perundingan di antara kedua pihak yang bertikai itu terjadi pada tahun 2000 di masa Presiden Bill Clinton.
Skeptisisme Kesuksesan Konferensi


Konferensi Annapolis merupakan yang kesekian kalinya diselenggarakan sejak Israel manganeksasi Palestina sejak hampir 60 tahun yang lalu. Sebelumnya, pernah pula diselenggarakan Konferensi Madrid (Oktober 1991), perjanjian Oslo (September 1993) serta yang terakhir dengan diajukannya Peta jalan (road map) yang diprakarsai kwartet AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB. Namun alih-alih menyelesaikan masalah, pertemuan-pertemuan yang diadakan tidak pernah menghasilkan sesuatu kecuali bertambahnya legalitas Israel untuk merampas tanah Palestina serta bergulirnya proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab. Sehingga tidak heran banyak pihak yang bahkan sejak jauh-jauh hari merasa skeptis terhadap keberhasilan Konferensi Annapolis ini. Apalagi dalam sejarahnya, Israel tidak pernah mau tunduk pada hasil perundingan, kecuali dengan sesuatu yang jelas menguntungkan mereka saja. Sehingga kuat dugaan, krisis Palestina pun akan terus berlarut-larut dan berkepanjangan. Keadaan ini pula yang akan tetap di jaga oleh AS sehingga hal ini akan menghabiskan energi dan memupus harapan kaum Muslim. Dengan begitu, pada saatnya nanti kaum Muslim kahabisan energi dan putus asa sehingga menerima setiap bentuk tawaran AS yang didakwakan sebagai solusi. Sehingga dengan demikian, pengaruh AS akan tetap eksis di Timur Tengah.

Lebih dari itu, bagi Bush sendiri Konferensi Annapolis yang diselenggarakan di saat mendekatnya jadwal pemilu AS, bisa jadi hanya sebatas komoditas politik yang dianggap bisa sedikit mengangkat pamornya di dalam negeri AS sekaligus memperkuat pengaruh Bush di Timur Tengah setelah dia babak belur akibat kebijakannya di Irak, serta keruntuhan mercu suar demokrasinya dari Pakistan hingga Libanon. Maka pantaslah, banyak pihak yang merasa heran terhadap “niat baik” Bush ini. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh media representative Hizbut Tahrir Inggris, Dr. Imran Wahid, “Bagaimana mungkin George Bush yang tangannya berlumuran darah lebih dari 650.000 warga sipil Iraq dan yang beberapa tahun yang lalu mendukung serangan briutal yang dilancarkan Israel atas Libanon berbicara tentang perdamaian?” (www.hizb.org.uk,27/11/07).
Bagi Israel, Konferensi Annapolis hanya dijadikan sebatas manuver politik dan publikasi saja untuk mencari simpati dunia Arab dan yang terpenting adalah melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab. Hal ini cukup beralasan, mengingat Israel sebagai “negara” baru di Timur Tengah butuh hidup damai dengan tetangganya. Normalisasi dengan negara – negara Arab merupakan sebuah upaya untuk mengubah situasi perang menjadi situasi yang penuh “kekeluargaan”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam pembukaan konferensi Annapolis, Selasa (27/11) Presiden AS George W. Bush mendesak negara-negara Arab agar melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dan menunjukkan baik dalam perkataan dan sikap bahwa mereka percaya Israel dan rakyatnya harus memiliki "rumah" di Timur Tengah. (www.kispa.org, 28/11/07),
Sedangkan bagi Palestina sendiri, konferensi ini tidak menghasilkan keuntungan sedikit pun. Karena memang Konferensi Annapolis dan juga konferensi-konferensi yang lainnya sudah dirancang seperti itu; yakni konferensi atau perundingan-perundingan yang semacamnya yang tidak pernah menyentuh persoalan mendasar dari krisis yang berkepanjangan ini. Keadaan inilah yang sudah disadari oleh takyat Palestina. Hal tesebut terbukti dari tantangan keras rakyat Palestina baik yang berada di wilayah pendudukan maupun di pengungsian serta penolakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Palestina di Eropa. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh ribuan rakyat Palestina secara serentak melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Palestina di saat berlangsungnya Konferensi Annapolis untuk menolak Konferensi itu. Aksi yang dimotori oleh Hizbut Tahrir Palestina ini juga telah mengungkap pengkhianatan para pemimpin Arab. (www.Suara-Islam.com,28//11/07). Aksi serupa dilakukan pula oleh Hamas sebagai pemenang pemilu pada tahun 2006 lalu. Dengan kata lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas yang mengadiri konferensi ini sebenarnya tidak memiliki dukungan dari rakyatnya sendiri atas semua konsesi yang di hasilkan dari konferensi tersebut. Sehingga Posisi politik Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat ini bisa diibaratkan setengah mati. Dia bisa mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat tapi tidak dari mayoritas rakyatnya sendiri.
Di samping itu, tidak di ikutsertakannya kelompok yang non-kooperatif dengan Israel semacam Hamas dan juga kekuatan perlawanan rakyat Palestina lainnya dalam konferensi ini bisa jadi sebagai sebuah upaya untuk memarginalkan kelompok “teroris” (sebagaimana yang di tuduhkan Amerika) yang jumlahnya mayoritas itu.

Dengan melihat kenyataan di atas, tidak heran banyak pengamat yang melihat Konferensi Annapolis ini hanya bertujuan untuk memaksakan normalisasi gratis (antara Israel dan negara Arab) dan berusaha memecah belah pemerintah-pemerintah Arab, memperdalam perpecahan di internal Palestina serta memperkuat embargo atas Jalur Gaza dan Hamas. Dengan kata lain konferensi ini hanya akan menguntungkan Amerika Serikat dan Israel.
Posisi Negara-Negara Arab dan Indonesia pada Koferensi Annapolis
Kelemahan politik luar negeri (polugri) tampaknya sudah menjadi penyakit akut yang menjangkiti Negara-Negara Arab dan Indonesia. Buktinya walaupun sebenarnya mereka sudah skeptis terhadap keberhasilan Konferensi Annapolis, namun toh kenyataannya mereka tetap saja menghadiri konferensi tersebut. Mereka tidak mampu menentukan sikap apalagi menolak seruan Bush untuk menghadiri konferensi tersebut. Dengan hanya menghadirinya saja, sebenarnya sudah merupakan keberhasilan bagi Israel dan AS. Sebagaimana yang diungkapkan Menlu Israel, Tsepi Livni, bahwa konferensi Annapolis yang terpenting adalah tingkat keikutsertaan Arab di dalamnya dan bukan apa yang disampaikan oleh Ehud Olmert. Menlu Israel itu juga menegaskan bahwa Arab tidak boleh intervensi dalam perundingan yang berlangsung antara Israel dan pihak pemerintah otoritas Palestina (www.Infopalestina.com, 27/11/07).
Terlebih lagi, negara-negara yang hadir tidak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atas solusi untuk Palestina. Sebab sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Timur Tengah Deplu A. Chandra Salim bahwa penentuan negara mana yang akan berbicara sepenuhnya menjadi wewenang Rice. (www.republika.co.id, 24/11/07)
Tak pelak kehadiran Negara-Negara Arab itu mengundang kecaman dari berbagai pihak. Kecaman tersebut misalnya diungkapkan oleh Ahmadinjead di hadapan para mahasiswa relawan (Basij) di Teheran, dia mengatakan "Keikutsertaan dalam konferensi ini menunjukkan keluguan para politikus tersebut. Sejarah akan mencatat nama para peserta konferensi ini dan para pemberi konsensi kepada Zionis Israel dengan buruk." (www.Suara-Islam.com,26//11/07).
Sementara Pemerintah RI, mendapat kecaman karena sikap plin-plan-nya dari Mahmoud Al Zahar, menteri luar negeri dalam kabinet Palestina Hamas pimpinan Ismail Haniyah, dalam acara Al Quds International Forum di Istanbul (15-17 November 2007) Betapa tidak, di satu sisi, ke mana-mana Indonesia mengaku mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merebut kemerdekaannya dari penjajahan Zionis Israel. Di sisi lain Indonesia, disengaja atau tidak, ikut mendukung makar yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Akar Masalah Palestina

Harus disadari bahwa masalah palestina, bukan hanya masalah bagi rakyat Palestina atau bangsa Arab saja, tetapi merupakan permasalahan seluruh umat Islam. Inti masalah Palestina tidak lain adalah perampasan tanah Palestina – tanah kaum muslim – oleh Yahudi yang didalangi oleh Barat pada tahun 1948. Masalah ini secara real muncul sebagai masalah politik sejak tahun 1916 M ketika wilayah Khilafah Turki Utsmani dibagi-bagi di antara negara Eropa, khususnya antara Prancis dan Inggris. Pada tahun itu, menteri luar negeri kedua negara, yaitu Sykes dan Picot, menyepakati perjanjian pembagian wilayah Timur Tengah bagi kedua negara. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian Sykes-Picot. Palestina ditetapkan sebagai perbatasan kedua wilayah. Keduanya menetapkan Palestina sebagai wilayah bebas dari intrik kedua negara. Untuk itu, mereka menjadikan Palestina sebagai wilayah internasional. Inilah upaya untuk menyerahkan Palestina kepada Yahudi.
Setelah itu, diadakan pertemuan Balfour (November 1917), yang menyepakati penyerahan Palestina kepada Yahudi. Kedua negara lalu memberikan bantuan harta, senjata, dan bantuan lainnya bagi berdirinya negara Yahudi. Jadi, negara-negara besar Eropalah (khususnya Inggris dan Prancis) yang melahirkan negara Yahudi.

Kebaikan hati Eropa – terutama Inggris – dengan memfasilitasi Yahudi untuk menempati wilayah Palestina tentu saja tidak tanpa beralasan. Pasalnya, sejak Napoleon menyerang negeri Syam, di wilayah Eropa berkembang ide menanam orang-orang Yahudi di jantung wilayah kaum Muslim, menjauhkan Yahudi dari Eropa, dan membersihkan Eropa dari orang Yahudi. Ide ini kemudian memiliki kekuatan politis ketika Lord Cambel sebagai representasi Inggris dan Eropa menyebarkan suatu ketetapan untuk mewujudkan ide terebut. Yang tujuannya adalah untuk membentuk negara yang memusuhi kaum Muslim di jantung wilayah kaum Muslim sendiri. Semua itu untuk menghalangi kaum Muslim yang dulunya merupakan bangsa yang satu; dengan bahasa yang satu; agama yang satu; serta harapan yang satu untuk bangkit dari keterpurukannya.

Apa yang terjadi di tanah yang telah dibuka melalui futuhat para mujahiddin di masa Kholifah Umar bin al-Khoththob r.a pada abad VII M saat ini hanyalah pergantian pelaku. Bila di masa sebelum PD I dan PD II, Inggris merajalela sebagai polisi dunia dan imperialis ulung, maka saat ini peran tersebut berada di tangan AS. Bahkan dengan skala dan kualitas yang lebih dahsyat.

Berbagai krisis yang ada di Palestina – dan juga di negeri-negeri Muslim lainnya – merupakan hasil dari rekayasa yang di ciptakan oleh Negara-Negara Barat sehingga kondisi itu bisa dijadikan sebagai “jembatan” untuk mengintervensi negeri-negeri tersebut, yang pada akhirnya negeri-negeri Muslim yang pada umumnya sangat kaya itu menjadi tidak berdaya dan tergantung kepada Barat.
Solusi Tuntas Palestina

Dengan melihat kenyataan di atas, satu-satunya pilihan yang sangat rasional dan sekaligus syar’i adalah tetap mengobarkan jihad fi sabilillah untuk mengusir Yahudi dari bumi Palestina. Sebab Israel terus-menerus membunuhi rakyat Palestina. Solusi ini akan sangat sulit terlaksana dengan adanya para penguasa negara-negera Arab yang menjadi kaki tangan AS. Untuk itu, agar jihad ini bisa secara optimal dilakukan, pagar penghalang ini haruslah disingkirkan terlebih dahulu. Pagar penghalang ini tidak akan mungkin di hilangkan sebelum kaum Muslim memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan mereka. Karena itu kaum Muslim harus sesegera mungkin menegakan Daulah Khilafah yang akan menghilangkan para penguasa penghianat ini sekaligus mempersatukan ummat Islam seluruh dunia untuk membebaskan tanah palestina dari cengkraman Yahudi. Untuk itu, selama kita berupaya menegakkan khilafah, kita harus tetap mempertahankan kondisi perang terus menerus terhadap musuh, tidak mengadakan perjanjian damai dengan Israel, serta membatalkan kesepakatan apapun dengan mereka.
Ikhtitam

Solusi dua negara bukanlah solusi atas persoalan tanah Palestina. Pasalnya, Israel berdiri di atas tanah rampasan. Pengakuan dunia muslim terhadap negara Israel menunjukkan kelemahan polugri mereka serta kebodohan dunia Muslim terhadap situasi politik internasional. Konferensi ini hanyalah konferensi sia-sia yang tidak ada artinya sama sekali bagi kaum Muslim terutama di Palestina yang menginginkan pembebasan dari penjajahan Yahudi Israel.
Hingga saat ini, rakyat Palestina menginginkan tanah mereka dibebaskan kembali. Mereka menantikan orang-orang semacam Umar al-Faruq dan Shalahuddin kembali. Muslim Palestina juga menantikan umat Islam dunia untuk membebaskan kembali Palestina. Bukan dengan cara berdamai dengan Yahudi Israel, melainkan dengan jalan menegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyyah, insya Allah.

Wallaahu a’lam bi ash-showab

Penulis, Ket. Div.Penerangan Lembaga Studi Politik Islam (LSPI) UIN SGD Bandung

1 comments: