.

..

Wednesday, November 7, 2007

PTN Semakin Mahal


[dimuat di Harian Singgalang 16 Sept 07 atas Nama Gerakan Mahasiswa Pemebebasan]

Dahulu ketika ditanya kenapa milih Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kita akan menerima jawaban bahwa PTN kualitasnya lebih bagus dibanding swasta dengan biaya yang lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Tentunya dulu kita akan mendapat jawaban karena yang namanya negeri otomatis pemerintah ikut campur dalam pembiayaannya. Sedangkan untuk swasta wajar saja mahal, karena berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun mungkin jawaban ini tidak akan kita temui lagi ..... karena kenyataannya sekarang akan berbalik. Pemerintah perlahan-lahan mulai melepas diri dari urusan pendidikan. Padahal pendidikan merupakan
sebuah kebutuhan primer yang mana di sini merupakan salah satu modal untuk kemajuan sebuah bangsa, yaitu membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai langkah awal untuk ‘mandiri’, maka dua perguruan tinggi negeri di kota Padang ini menaikan harga sks untuk semester pendek yang dimulai tanggal 9 Juli. Rata-rata kenaikan dibandingkan tahun lalu adalah 70 %. Untuk UNAND sendiri kenaikan mencapai Rp 30.000/sks, yang mana tahun lalu berkisar antara Rp 35.000 s/d Rp 40.000(tergantung fakultas), sehingga untuk semester tahun ini akan dipungut Rp 65.000/ sks yang mana rata-rata satu mata kuliah memiliki bobot 3 sks. Itu berarti setiap mahasiswa yang ingin mengambil semester pendek harus merogoh sakunya lebih dalam lagi. Sedangkan untuk UNP agak lebih murah dibandingkan UNAND, yaitu Rp 50.000/sks yang mana untuk tahun lalu hanya perlu mengeluarkan Rp 30.000/sks.
Jika kita bandingkan dengan perguruan tinggi swasta, seperti UBH, untuk mengambil semester pendek diperlukan biaya Rp 60.000/sks. Angka tersebut lebih murah dibandingkan UNAND yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan untuk yang kelulusan tahun ini di UNAND, tahun ajaran 2007/2008, terjadi kenaikan 100% untuk semesterannya. Mahasiswa yang nantinya lulus harus mengeluarkan sekitar sembilan ratusan ribu untuk non eksakta dan 1.2 juta untuk eksakta. Kenapa Perguruan Tinggi Negeri lebih mahal ketimbang Perguruan Tinggi Swasta? Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 210 juta penduduk, cuma memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi sekitar 14 % dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Persentase tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mana mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan oleh negara. Untuk Malaysia dan Filipina, partisipasi pendidikan tinggi sudah mencapai 38-40% (data th.2004). Untuk tahun ini barangkali angka partisipasi tersebut akan jauh lebih rendah jika kita membandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat kemiskinannya.
Pendidikan yang bermutu memang membutuhkan biaya besar, dan selama ini perguruan tinggi di Indonesia memang kalah saing dengan yang ada di luar negeri. Untuk masalah mutu inilah yang menjadi dalih bagi pemerintah Indonesia sebagai legalisasi pembuka keran sektor swasta jasa penyediaan pendidikan dengan melepas diri dari urusan pendidikan.
Pembukaan keran untuk sektor pendidikan sebenarnya merupakan amanah yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia untuk melakukan reformasi ekonomi. Seiring dengan kuatnya IMF dan lembaga kreditor lainnya karena ketergantungan Indonesia akan hutang, maka mereka mendesak melaksanakan program liberalisasi ekonomi. Reformasi tersebut mengakibatkan harapan buruh yang sedang menganggur—sekitar 40 juta—untuk mendapatkan pekerjaan baru nyaris lenyap. Program liberalisasi ini dapat dilihat secara jelas dalam program swastanisasi BUMN. Program liberalisasi lainnya dapat dilihat juga dalam LoI (Letter of Intent-yang merupakan perjanjian dengan IMF sebagia syarat mendapat kucurkan hutang), untuk mencabut subsidi pada sektor publik; listrik, BBM, air, kesehatan, dan pendidikan. Yang mana agenda intinya ada empat, yaitu pelaksanaan anggaran ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, perdagangan bebas, dan privatisasi BUMN. Sama halnya dengan liberalisasi di sector migas,liberalisasi pendidikan juga mengharuskan pemerintah untuk melepas diri dari tanggungjawab dalam sector pendidikan. Untuk memuluskan liberalisasi migas, maka seluruh rakyat Indonesia ‘menikmati’ kenaikan BBM dengan legalisasi UU migas. Begitu juga dengan pendidikan, Presiden SBY telah menandatangani draft Rancangan Undang - Undang Badan Hukum Pendidikan (RUUBHP) untuk segera disahkan oleh DPR untuk melegalkan pelepasan diri pemerintah secara total.
Dengan lepas tangan pemerintah dalam penyedian sector publik, diharapkan mekanisme pasar akan menggantikan penyediaannya. Hal tersebut sesuai dengan ‘dogma’ ilmu ekonomi kapitalis yang sangat mengagungkan pasar bebas. Jika pemerintah tetap ikut campur terhadap penyediaan sektor publik, maka pemerintah dianggap sebagai pengacau yang akan mengakibatkan ketidakefesienan dan keefektifan pasar. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan inilah yang dianggap biang masalah rendahnya mutu Perguruan Tinggi di Indonesia.
Dalam pada pasal 2 ayat 1 RUU BHP dinyatakan bahwa penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, sedangkan pada pasal 1 ayat 3 menyatakan satuan pendidikan dimulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Yang dimaksud badan hukum diberikan untuk status entitas yang terpisah dengan pemerintah atau dengan kata lain berdiri sendiri, dan status ini dimulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Dengan berbentuk badan hukum maka satuan pendidikan akan membayar pajak jika mendapat keuntungan. BHP inipun dapat dinyatakan bubar jika tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit,asset yang tidak mencukupi untuk membayar utang setelah pernyataan pailit dicabut (pasal 31).
Dirancangnya draft RUU BHP sebenarnya sudah direncanakan sejak adanya pertemuan “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action” di Paris tahun 1998 yang merupakan kebijakan global yang digawangi oleh UNESCO. Sebagai serta juga merupakan kebijakan global perdagangan bebas untuk anggota WTO yang menandatangani General Agreement on Trade in Services (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya. 2 institisi internasional ini (UNESCO dan WTO) yang mana merupakan badan dibawah PBB inilah yang menjadi landasan Indonesia dan Negara lain untuk meliberalisasi pendidikan.
PP No. 60 tahun 1999 tentang perubahan administrasi institusi perguruan tinggi dan PP No. 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi sebagai entitas legal, atau dengan kata lain kunci kebijakan untuk menjadikan status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN) merupakan tindak lanjut pertemuan UNESCO di Paris. 2 PP diatas melegalisasi untuk dijadikannya BHMN terhadap 4 universitas ternama di Indonesia (UI, UGM, ITB, IPB) yang dianggap siap untuk berdiri sendiri (layak dijual). Selanjutnya di keluarkanlah UU No 20 Sisdiknas 2003 sebagai pintu untuk di buatnya RUU BHP. RUU BHP merupakan pesan dari UU Sisdiknas pasal 53 ayat 4 yang menyatakan ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.
Inilah yang merupakan ruh dibuatnya RUU BHP, yang sebenarnya merupakan kebijakan global yang dibuat oleh para kapitalis global. Sejak tahun 1980-an, negara-negara maju mendapatkan income yang besar dari sektor jasa. Tiga Negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia (Ender dan Fulton, Eds, 2002, hlm 104-105).
Pada tahun 2000, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 milyar atau 126 trilyun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai 4 % dari penerimaan sector jasa Negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Eksport mengungkapkan bahwa pada 1993 sektor jasa telah menyumbangkan 20% pada PDB Australia, menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total Negeri Kanguru tersebut. Sebuah survey yang diadakan pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah jasa komputasi, pendidikan dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan 1,2 miliar dolar Australia pada tahun 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga Negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sector jasa pendidikan melalui WTO.
Liberalisasi dan kapitalisasi merupakan pesanan para Kapitalis tidak hanya menimpa dunia pendidikan. Namun patut disadari bahwa kebijakan global ini juga menimpa sector ekonomi, politik, sosial, dan sektor lainnya yang akan mengkebiri peran dan fungsi Negara sebatas pelegalisasian kebijakan, yang berfungsi sebagai boneka yang digerakkan oleh kapitalis. Padahal fungsi Negara adalah mengurusi urusan rakyat, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan rakyat. Kebijakan liberalisasi ini merupakan bentuk penjajahan baru yang canggih sebenarnya telah dimulai sejak berakhirnya penjajahan dalam bentuk fisik. Dahulu, para imprealis dengan modalnya menjajah langsung sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh suatu daerah karena nyata-nyata para penjajah tersebut ada dihadapan. Namun sekarang ini, pola penjajahan tidak kasat mata yang mana kita dapat merasakan tetapi untuk menditeksi musuh sebenarnya perlu adanya analisis global terhadap suatu kebijakan. Kita dapat melihat, bahwa sebuah sistem tidak dapat berdiri sendiri. Masalah pendidikan tidak hanya masalah pada sistem pendidikan semata. Namun permasalahan ini juga terkait dengan ekonomi, hukum, dan yang lainnya, yang menyangkut sistem pemerintahan sekarang ini (kapitalis-sekuleristik). Dengan paradigma sistem kapitalis sekuleristik, maka masuk akal jika segala sesuatu di nilai dengan materi. Jadi kalau mau pendidikan bagus, otomatis harus dengan biaya tinggi. Dengan paradigma sekarang, pemerintahan hanya berharap pemasukan untuk kas negara dari sektor pajak. Oleh sebab itulah pemerintah rajin untuk memprivatisasi segala sesuatu, termasuk disini masalah pendidikan.
Paradigma ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan paradigma sistem Islam memandang sesuatu. Islam memandang pendidikan adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Dana pendidikan berasal dari kas negara yaitu dari public property (kepemilikan umum seperti barang tambang, hasil hutan, dan lain-lain). Public property adalah haram untuk dimiliki individu (muslim ataupun non muslim), dan pemerintah dalam paradigma sistem Islam berperan untuk mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Sedangkan pajak diperuntukan hanya untuk yang kaya dan itupun dipungut jika kas negara sedang kosong.
Akhir kata, wajar jika pemerintah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini yang mana disebabkan oleh paradigma kapitalis sekuleristik yang mana hanya berpihak pada kaum yang berpunya. Untuk lebih baiknya, paradigma sistem pemerintahan harus dirubah dan kembali kepada aturan yang berasal dari Pembuat manusia, yaitu syari’at Islam.[]

0 comments:

Post a Comment