.

..

Wednesday, November 7, 2007

MENGURAI BENANG KUSUT DEMOKASI

Dalam sebuah esainya, Francis Fukuyama berpendapat bahwa barangkali yang kita saksikan bukanlah sekedar akhir dari Perang Dingin atau bergulirnya periode tertentu dari sejarah pasca perang, melainkan akhir sejarah (The End of History), yakni titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia. Lebih lanjut dia menunjuk bahwa tahun 1790 hanya ada 3 negara yang menganut demokrasi liberal, yakni AS, Swiss, dan Prancis. Tahun 1848 menjadi 5 negara, tahun 1900, 13 negara, tahun 1919, 25 negara, tahun 1960, 36 negara, dan tahun 1990 menjadi 65 negara dari 192 negara....
Pertanyaannya, benarkah demokrasi akan menjadi solusi atas ...... berbagai persoalan dunia saat ini, apakah dengan banyaknya negera menerapkan sistem tersebut sudah menjadikan legitimasi keabsahan sistem tersebut, apakah demokrasi memberikan kebaikan pada manusia atau sebaliknya? Apa yang disebut sistem demokrasi dan demokratisasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting untuk dikritisi, baik itu dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sini diharapkan muncul pemahaman dan kesadaran baru bagi kaum muslimin tentang kebobrokan, paradoksal, dan titik temu benang kusut dari sistem demokrasi, sehingga kita terhindar dan berhenti untuk bermimpi dengan harapan-harapan paslu yang ditawarkan sistem ini.

KRITIK ATAS SISTEM DEMOKRASI

Beberapa para ahli, merasa kesulitan untuk mendefinisikan demokrasi, karena ada perubahan yang sangat fundamental antara demokrasi sistem kuno dengan sistem kontemporer. Hal ini disebabkan karena semua perubahan yang tejadi dalam kesadaran politik (demokrasi) sering bersifat halus, elusif, dan membingungkan, bahkan titik ekstrim istilah demokrasi untuk saat ini nyaris menyerupai puing-puing peninggalan kuno yang dipergunakan secara terus-menerus salama 2.500 tahun. Ditambah lagi, David Beethan dan Kevin Boyle berpendapat bahwa prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis, yang merupakan inti dari demokrasi, tidak bisa diwujudkan sepenuhnya dalam sebuah pemerintahan, ia dalam keadaan proses yang tidak mengenal kata akhir.

Tapi kesimpangsiuran ini bukanlah sebuah penghalang untuk melihat demokrasi secara kritis, pertama, bisa dilihat secara etimologi, bertitik tolak dari pertama kali kemunculan sistem demokrasi. Kedua, secara terminologi, berdasarkan batasan-batasan, kreteria, dan stadarisasi yang ditulis para pakar.

(1). Demokrasi sebagai government by the people.

Secara etimologi demokrasi dari kata “demos” dan “kratos” yang berarti pemerintahan oleh rakyat (government by the people), yang pertama kali diterapkan dalam negara kota (polis) di Yunani Kuno dan Italia pada abad pertengahan. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”
Klaim Demokrasi bahwa pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari penguasa, baik itu dari pemodal kuat atau pengendali kekuatan, atau militer.

Di sisi lain sistem ini cenderung antroposentris (berpusat dan bersumber pada manusia), yang mana standarisasi kebenarannya cenderung bersifat relatif tidak absolute. Berdasarkan pada pendapat, opini, dan argumentasi rasional yang beraneka ragam tidak seragam, dan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu, sehingga cenderung bersifat inkonsisten dan labil, tidak stabil.

Sistem ini dibuat manusia bertujuan untuk membebaskan diri dari kedzaliman dan penindasan para penguasa terhadap manusia atas nama agama. Jadi tidak ada hubungannya dengan wahyu dan agama (sekuler). Sekuler dalam arti ada pemisahan agama dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah pergolakan antara para raja dan kaisar di Eropa dan Rusia dengan para filosof dan pemikir. Kenapa Barat memilih jalan Sekuler-Liberal? Setidaknya ada tiga factor yang menjadi latar belakang, pertama, trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan dominasi agama Kristen di Zaman pertengahan, kedua, problema teks Bibel, ketiga, problema teologis Kristen. Yang menyesatkan adalah pengalaman sejarah ini berusaha untuk disebarkan dan dipaksakan ke belahan dunia yang lain, yang mempunyai pengalaman sejarah yang berbeda, lebih khusus dunia Islam. Tentunya ini bertentangang dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

(2). Trias politika

Proses demokrasi yang ideal seharusnya memenuhi lima kreteria, yaitu persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pembeberan kebernaran, kontrol terakhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa. Untuk merealisasikan konsep tersebut dalam sebuah Negara-bangsa (nation-state) yang sama sekali berbeda dengan Negara-kota (polis), diperlukan beberapa modifikasi. Munculah konsep trias politika yang disampaikan oleh John Locke (1632 – 1704) dan Montesque (1689 – 1755), yang beranggapan bahwa kekuasaan Negara terdiri dari tiga macam yakni kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Ini adalah ide pokok demokrasi Barat yang berkembang sejak abad XVII dan XVIII di Eropa.
Konsep trias politika merupakan derevasi dari sistem demokrasi yang antroposentris dan rancu, yang otomatis sistem yang dibangun diatasnya mengalami hal yang sama. Dalam kontek Indonesia, Kalau memang lembaga Eksekutif dikontrol oleh Lembaga Eksekutif, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengontrol Lembaga Eksekutif? Kalau memang rakyat, lewat mekanisme yang bagaimana, apakah cukup hanya mosi tidak percaya, tidak dipilih di putaran pemilu berikutnya, atau recall oleh partai yang bersangkutan. Amat naïf dan pasif sekali dalam konteks perubahan. Untuk itu diperlukan siklus kontrol di- dan atau mengontrol, sehingga check and balance dalam kehidupan demokrasi bukan hanya sekedar lips service. Kalau tidak maka badan legislatif akan menjadi lemaga otoriter baru, disamping badan eksekutif yang sangat besar berpotensi untuk menjadi otoriter. Dalam keadaan yang demikian, kita akan terjebak dalam lingkaran setan dan labirin yang tak berujung.

(3). Suara Mayoritas dalam pemilu.

Pemilu adalah hal yang wajib dalam kehidupan demokrasi, terutama untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen (legislative) dan pemerintahan (excecutive), yang menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pemilihan ini berasaskan pada kebebasan individu untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Standarisasinya adalah suara mayoritas, bahkan ada yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan, pertama, Klaim bahwa kepala Negara, pemerintahan, dan anggota parlemen dipilih berdasarkan mayoritas suara rakyat, bahwa dewan perwakilan adalah penjelmaan politis kehendak umum mayoritas rakyat, dan bahwa dewan tersebut mewakili mayoritas rakyat. Semuanya adalah klaim yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebab anggota parlemen sesungguhnya hanya dipilih sebagai wakil dari minoritas rakyat bukan mayoritasnya, mengingat kedudukan seorang anggota di parlemen itu sebenarnya dicalonkan oleh sejumlah orang, bukan oleh satu orang, karena suara pemilih di suatu daerah, harus dibagi dengan jumlah orang yang mencalonkan. Dengan demikian orang yang meraih suara mayoritas para pemilih di suatu daerah sebenarnya tidak memperoleh suara mayoritas.

Kedua, kenyataan bahwa penguasa/presiden bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan penjelmaan kehendak umum rakyat, dan keputusan-keputusan yang penting tidak dapat diambil kecuali dengan persetujuan anggota parlemen, tidaklah sesuai dengan hakekat dan kenyataan yang ada. Karena parlemen adalah kaum elit tertentu saja, yang cenderung mengedepankan tawar-menawar keuntungan konstituennya.

Ketiga, cacat yang menonjol dalam sistem demokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan kabinet adalah bila tidak terdapat partai besar yang dapat mencapai mayoritas mutlak, maka pemerintahan di negeri tersebut tidak stabil dan kabinetnya akan terus diguncang dengan tekanan krisis-krisis politik yang terus berganti.

Keempat, fenomena mobokrasi atau kekuasaan yang dikendalikan mob, yang pada puncaknya menghasilkan kerusuhan dan pertikaian. Aksi masa ini dilakukan sebagai legitimasi atas aspirasi rakyat. Kerentanan politik dengan metode penerahan masa adalah masa belum tentu melek politik. Apakah masa mempunyai kesadaran politik dan masa yang hanya dibayar tidak bisa dipisahkan dengan jelas. Dari sini jelas ada manipulasi fakta dan realita. Ini sekaligus aksi pembohongan public yang dilakukan oleh institusi resmi.

KOREKSI ATAS REALITA PRAKTIK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Untuk melengkapi kritisasi atas demokrasi, perlu disajikan beberapa fakta yang saling bertolak belakang dengan sistem demokrasi itu sendiri (paradoksal), sebagai bahan penguat, koreksi atas kebobrokan, kerancuan, dan benang kusut sistem deomkrasi.

(1). Demokrasi dan Kebebasan

Atas nama kebebasan di Prancis Jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakaiannya. Atas nama perang melawan terorisme kebebasan media masa dihambat, seperti Al-Jazeeera yang dilarang siaran. Terbukti, banyak berita yang dipelintir untuk kepentingan AS dalam perang Irak. Atas nama demokratisasi Irak diserang, agar rezim otoriter runtuh, tapi penyerangan tersebut dilakukan dengan cara protoriter. Ada sebuah kisah yang cukup akurat menggambarkan hubungan AS dengan berbagai aktor kecil dalam panggung Politik Internasional. St. Agustine menceritakan seorang bajak laut yang tertangkap Alexander the Great, kemudian terjadilah dialog :

“mengapa kamu berani mengacau lautan?” Tanya Alexander
“Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia?” jawab si pembajak, “karena aku melakukannya hanya dengan sebuah perahu kecil, aku disebut maling; kalian karena kalian melakukannya dengan kapal besar, disebut kaisar”.

Kasus pemilihan presiden AS tahun 2000, yang mana pada tanggal 5 Desember 2000 Mahkamah Agung (US Supreme Court) memengangkan George W. Bush atas calon Demokrat Al Gore. Padahal suara rakyat banyak berpihak pada Al Gore. Jadi presiden AS juga didukung oleh minoritas rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah dimana letak penghargaan terhadap kebebasan memilih.

(2). Demokrasi dan Kesejahteraan

Tidak ada relevansinya antara demokrasi dengan kesejahteraan, justru sebaliknya. Buktinya, beberapa Negara dunia ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India dan Filipina, ternyata rakyatnya tidak sejahtera. Justru dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Barat berimplikasi pada ketergantungan Negara sedang berkembang terhadap Negara maju (dependence). Ini adalah bentuk lain dari penjajahan (imperialisme dan kolonialisme kuno) yang kehilangan relevansinya (neo-kolonialisme). Mereka tinggal berinvestasi di Negara dunia ketiga, sesudah itu cukup berdiam di rumah mengawasi perkembangannya, kalau dilihat kondisinya tidak kondusif dan cenderung merugikan, segera menarik saham (casino capitalism).

Bahkan dalam Negara maju seperti Prancis, dalam kerusuhan April 2005 kemarin mengeluarkan kebijakan Diskriminasi dengan embel-embel positif yang berarti pemberian kesempatan kepada kaum minoritas secara terbatas sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan. Hal yang serupa juga pernah diterapkan di Australia dengan WAP-nya (White Australian Policy), dan kalau di Malaysia terkenal dengan kebijakan terhadap kaum bumi puteranya. Kebijakan ini cenderung prakmatis. Dalam jangka panjang, tidak ada jaminan atas penduduk yang tidak mendapat perlindungan Negara terus tetap sejahtera. Kalau realitas berbalik, maka kebijakan juga akan berbalik, diperlukan diskriminasi positif gaya baru (neo-positive discrimination). Hal ini sangat mungkin berulang beberapa kali, ini adalah lingkaran setan yang tak berujung.

Berdasarkan penjelasan konsep dan realita praktik di atas, jelaslah kerancuan, kebobrokan, paradoksal, dan kembuletan sistem demokrasi. Bahkan W. Chuchill mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem terburuk yang pernah ada di dunia ini, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu. Walaupun pendapat ini naïf, tapi sudah cukup memberikan kredit poin. The last but not least, masihkah kita mengambilnya, menerapkannya, atau bahkan menyebarluaskannya?

(wallahu a’lam bishowab)...

0 comments:

Post a Comment